Ketua DPRD Bandung Soroti Ketidakhadiran OPD dan Aparat Wilayah dalam Sosialisasi Perda Ketertiban
IRN News.com| BANDUNG — Upaya memperkuat pemahaman terhadap aturan baru mengenai ketertiban umum di Kota Bandung mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kota Bandung periode 2024–2029, H. Asep Mulyadi, S.H. Ia menyoroti ketidakhadiran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta aparat kewilayahan dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026. Perda Nomor 3 Tahun 2026 mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi tersebut ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan kini telah berlaku sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan ketertiban di wilayah Kota Bandung. Asep Mulyadi menilai sosialisasi aturan tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama bagi perangkat pemerintahan yang nantinya memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan perda di lapangan. Melalui akun Instagram pribadinya, @kangasmul.id, Asep menyampaikan kekecewaannya karena masih terdapat OPD maupun aparat kewi...